194 Persen PNS Disebut BNPT Masuk Indeks Potensi Radikalisme Usai Ada Kepala Sekolah Ditangkap
TRIBUNSUMSEL.COM - Aksi terorisme masih kerap terjadi di Indonesia.
Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah untuk memberantas kelompok ini.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88 Antiteror Polripun terus bekerja menangkap terduga teroris.
Kini, BNPT menilai kasus radikalisme di tubuh pegawai negeri sipil (PNS) bukanlah hal yang baru.
Hal ini untuk menanggapi tertangkapnya Kepala Sekolah SDN di Lampung karena tergabung menjadi anggota Jamaah Islamiah (JI).
Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwahid menyampaikan terdapat sekitar 19,4 persen yang masuk ke dalam indeks potensi radikalisme. Data ini merupakan data terakhir sekitar 2018-2019 lalu.
"Indeks potensi radikalisme itu sekitar 2018 sampai 2019, itu yang masuk ke dalam indeks potensi radikalisme di PNS itu ada 19,4 persen itu masuk ke dalam indeks potensi radikalisme. Survei itu dilakukan oleh Alvara dan Mata Air Foundation," kata Ahmad saat dikonfirmasi, Kamis (4/11/2021).
Ahmad menjelaskan ada sejumlah indikator yang mempengaruhi indeks potensi radikalisme. Satu di antaranya mereka tidak setuju atau anti terhadap Pancasila.
"Dimana indikator potensi radikalisme itu adalah dia tidak setuju atau anti terhadap Pancasila. dia pro khilafah kemudian dia anti terhadap pemerintahan yang sah, dia intoleran dan eksklusif, dia nanti budaya dan kearifan lokal keagamaan. Nah itu indikatornya," jelasnya.
Selain itu, kata Ahmad, indikator lainnya juga ditandai oleh sumpah baiat terhadap ustaz atau kelompok jaringan teror. Lalu, sudah melakukan idad atau latihan-latihan perang, sudah melakukan donasi terhadap jaringan teror dan kegiatannya.
0 Response to "194 Persen PNS Disebut BNPT Masuk Indeks Potensi Radikalisme Usai Ada Kepala Sekolah Ditangkap"
Post a Comment